Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan
pemerintah berhati-hati dalam menggunakan dana haji untuk diinvestasikan
di sektor infrastruktur. Sebab, dana haji ini merupakan dana umat yang
dikumpulkan untuk kepentingan jemaah dan pelaksanaan ibadah haji.
"Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahkan tangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada merdeka.com, Jumat (28/7).
Zainut mengatakan, dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calhaj agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jemaah haji sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 triliun
"Dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan," tukasnya.
BPKH diminta melakukan konsultasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial terkait dana tersebut.
"Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya. Karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/7). Usai pelantikan, Jokowi berharap kepada 14 orang yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan yang lebih bagi para jemaah haji Indonesia.
"Dari sisi keuangannya yang paling penting di sini jadi bagaimana uang yang ada bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi mengatakan, apabila model pengelolaan dana haji diinvestasikan maka dapat menurunkan biaya haji. Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas meminta BPKH yang baru dilantiknya menerapkan model pengelolaan dana haji seperti yang telah diterapkan di Malaysia.
"Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan dana haji ini dan tabung haji di Malaysia," ujarnya.
Menurut Jokowi, tak menutup kemungkinan ke depan dana lebih yang telah terkumpul nantinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Bisa saja kan daripada uang ini diam lebih baik diinvestasikan ke tempat yang resikonya tidak tinggi. Aman tapi memberi keuntungan yang gede itu yang dicari. Itu pemerintah yang bisa memberikan peluang," ujarnya.
"Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahkan tangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada merdeka.com, Jumat (28/7).
Zainut mengatakan, dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calhaj agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jemaah haji sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 triliun
"Dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan," tukasnya.
BPKH diminta melakukan konsultasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial terkait dana tersebut.
"Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya. Karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/7). Usai pelantikan, Jokowi berharap kepada 14 orang yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan yang lebih bagi para jemaah haji Indonesia.
"Dari sisi keuangannya yang paling penting di sini jadi bagaimana uang yang ada bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi mengatakan, apabila model pengelolaan dana haji diinvestasikan maka dapat menurunkan biaya haji. Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas meminta BPKH yang baru dilantiknya menerapkan model pengelolaan dana haji seperti yang telah diterapkan di Malaysia.
"Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan dana haji ini dan tabung haji di Malaysia," ujarnya.
Menurut Jokowi, tak menutup kemungkinan ke depan dana lebih yang telah terkumpul nantinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Bisa saja kan daripada uang ini diam lebih baik diinvestasikan ke tempat yang resikonya tidak tinggi. Aman tapi memberi keuntungan yang gede itu yang dicari. Itu pemerintah yang bisa memberikan peluang," ujarnya.
Sumber : Merdeka.com
No comments:
Write comments