Pages
Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Wednesday, 2 August 2017

Sebut Jokowi dan PDIP seperti PKI, Waketum Gerindra Akan Dituntut

 
Klikdulu - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), ternyata berbuntut panjang.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyantomengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.
"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.

"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.
Hasto mengklaim, PDIP selama ini berpolitik berdasarkan Pancasila bukan ideologi lain. Karenanya, ia tidak terima kalau PDIP disamakan dengan PKI.
"Itu pernyataan yang sangat berlebihan‎. Kami partai yang berlandaskan Pancasila. Dalam sebuah nafas perjuangan ini, dari rekam jejaknya kami kokoh berdiri, berpolitik di atasdasar Pancasila. Karena itu yang menuduh sembarangan, kami bersikap," tandas dia.
Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Arief menilai usulan Jokowi dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi ‎rakyat.
"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arie,  Senin (31/7).
Sumber: Suara.com 

Monday, 31 July 2017

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

 

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dapat diujimaterikan bila dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Kalau memang ada pasal-pasal dalam Perppu yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materi," kata Hidayat Nur Wahid, Senin (31/7).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ada sejumlah pasal yang ditengarai berpotensi dinilai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dia juga mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK bila merasa ada perundangan yang bertentangan dengan UUD.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang turut mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017. "Kami mendorong kepada daerah untuk menerbitkan instrumen di sana berupa peraturan kepala daerah. Walaupun secara nasional peraturan soal ormas sudah ada," kata Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad di Jakarta, Jumat (21/7).

Menurut La Ode Ahmad, instrumen hukum di tingkat daerah kelak diharapkan dapat mengatur langkah-langkah preventif terkait kegiatan ormas, sehingga ideologi anti-Pancasila dan anti-NKRI dapat diredam mulai dari daerah.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan organisasi kemasyarakatan tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

"Kita harapkan ormas-ormas yang baik-baik tidak khawatir atau takut," katanya di Jakarta, Jumat (21/7).

Sebaliknya, ujar Prasetyo, kalau ada ormas yang menyimpan agenda tersendiri yang bertentangan dengan Pancasila atau mendegradasi NKRI, tentunya harus dilakukan penindakan yang sama.

Sumber  REPUBLIKA.CO.ID

Monday, 24 July 2017

Gerindra: Calon Presiden 2019 Harus Banyak

 

 
JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus banyak. Dia berharap, menjelang momen Pilpres, mulai bermunculan tokoh-tokoh untuk maju sebagai kandidat pada Pilpres 2019.

"Masak Jokowi dan Prabowo lagi, apa yang lain enggak punya kesempatan. Ini kan jadi pertanyaan. Harus ada kesempatan untuk putra-putri bangsa yang lain. Namanya juga bangun demokrasi, masak pilihannya sedikit, masyarakat kan pengen banyak pilihan," kata dia kepada Republika, Senin (24/7).

Karena itu, aturan soal ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen, atau presidential threshold (PT), yang tercantum dalam UU Pemilu yang baru, memang perlu digugat ke Mahkamah Konstitusi. UU Pemilu tersebut baru disahkan pada 21 Juli kemarin.

Riza pun mengatakan parpolnya mendukung berbagai pihak yang hendak menggugat UU Pemilu Ke MK untuk diujimateri. "Kita dukung, kita support, dan tentu berharap agar gugatan dari tokoh masyarakat, para ahli, pengamat, dan dari pihak yang berbadan hukum, itu terkabul. Kita berharap hakim MK diberikan kekuatan, jujur, dan berani melawan kezaliman," ujar dia.

Jika tidak ada gugatan, menurut Riza, maka kemungkinan akan membuat bursa calon presiden pada 2019 mendatang sepi. Dampak dari kondisi tersebut, diakui dia, menguntungkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang posisinya berpeluang besar menjadi calon pejawat lalu terpilih kembali. "Ya itu (menguntungkan Jokowi) dimungkinkan karena enggak banyak calon," ungkap dia.

Menurut Riza, jika ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan, tentu akan menguatkan parpol dalam mempersiapkan kadernya menghadapi Pilpres 2019. "Itu kan jadi bagian penguatan partai politik. Supaya parpol siapkan kadernya, membenahi internalnya, manajemennya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID,

'Dunia Arab terlalu sibuk saling berperang, Al-Aqsa terabaikan'

 

Jakarta - Imam Besar Masjid Al-Aqsa Ikrima Sabri dalam khutbah Jumatnya pekan lalu mengatakan Israel memasang alat pemindai logam di gerbang masuk Masjid Al-Aqsa adalah sebagai ujian bagi Dunia Arab.

"Ini bukan ujian buat kita sebagai warga Yerusalem, ini jelas ujian bagi negara-negara Arab yang secara diplomatik lemah karena saling berperang satu sama lain," kata dia, seperti dilansir laman Middle East Monitor, Sabtu (22/7).

Dua pekan lalu Sabri ditembak dengan dua peluru karet oleh pasukan keamanan Israel setelah dia memprotes tindakan Negeri Bintang Daud yang menutup Masjid Al-Aqsa dan memasang alat pemindai logam.


Yayasan Bulan Sabit Palestina menuturkan Sabri baru saja selesai memimpin salat Isya berjemaah ketika sepasukan polisi Israel memaksa mereka segera bubar dengan kekerasan. Sejumlah warga luka serius dalam peristiwa itu.

Pria 78 tahun itu menyatakan, Al-Aqsa kini menjadi terabaikan lantaran negara-negara Arab terlalu sibuk saling berperang. Pernyataan Sabri itu sejatinya sekaligus menyoroti konflik di Dunia Arab yang tak kunjung usai, dari mulai Libya, Mesir, Irak, Suriah, Yaman, sehingga perhatian terhadap warisan dunia Islam sekaligus masjid suci ketiga muslim sedunia yakni Masjid Al-Aqsa menjadi terabaikan.

Otoritas Islam di Yerusalem Jumat kemarin menyerukan agar semua masjid ditutup dan seluruh jemaah menggelar salat Jumat di dalam masjid Al-Aqsa. Namun polisi Israel yang berkekuatan lima batalion mencegah warga Palestina masuk hingga menyebabkan bentrok. Sejauh ini sudah lima warga Palestina tewas sejak meletusnya kerusuhan ini.

Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengecam perlakuan Israel ini. 

"Masjid Al-Aqsa merupakan garis merah dan tidak mungkin untuk tetap diam dalam menghadapi serangan terhadap Al-Aqsa," kata Hamas dan Jihad Islam dalam pernyataan tertulis mereka, seperti dilansir dari Israel National News, Selasa (18/7).

Kedua organisasi ini meminta masyarakat Palestina melawan dan membela Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menyerukan warga Palestina melakukan Intifada alias bentuk perlawanan sengit serentak bergelombang warga Palestina terhadap Israel.

"Demonstrasi massa harus dilakukan di seluruh tanah air dan warga Palestina di luar negeri harus mengekspresikan perlawanan terhadap agresi Zionis. Kalian (warga Palestina) harus menegaskan kembali komitmen untuk mendukung Masjid Al-Aqsa," imbuh kelompok ini.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz turut angkat bicara dalam masalah ini. Dia dilaporkan meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mendesak Israel supaya mau membuka kembali Masjid Al Aqsa di Yerusalem, Palestina.

Memburuknya situasi di MAsjid Al-Aqsa membuat masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera bersidang untuk mengatasi masalah itu.

Selain Indonesia, ada tiga negara lain yang minta DK PBB bertindak untuk mengatasi kisruh di Yerusalem, mereka adalah Swedia, Prancis dan Mesir.

"Pertemuan (DK PBB) akan sangat penting untuk mencari cara bagaimana menurunkan eskalasi di Yerusalem," tutur koordinator urusan politik Swedia, Carl Skau, seperti dilansir dari AFP, Minggu (23/7).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyerukan hal serupa.

"Indonesia meminta kepada Sekjen PBB, agar Dewan Keamanan segera melakukan sidang membahas krisis yang ada di kompleks Masjid Al Aqsa," tutur Jokowi saat berada di Yogyakarta Sabtu kemarin. 

Sumber: Merdeka.com

Dikecam, diancam dan diultimatum tidak membuat Israel bergeming

 

Jakarta- Dikecam, diancam dan diultimatum tidak membuat Israel bergeming. Mereka tetap pada pendirian untuk mempertahankan alat detektor logam di kompleks Masjid Al-Aqsa.


Meskipun telah terjadi pertumpahan darah yang menewaskan beberapa orang, Israel tetap menolak mencabut detektor logam tersebut. 



Palestina sudah mengultimatum Israel lantaran lima warganya tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Negeri Bintang Daud tersebut, Jumat pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warganya untuk waspada dengan situasi ini.



Menurut dia, Israel jangan terlihat menyerah dengan tekanan dari Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam pertemuan tertutup dengan kabinet pemerintah sayap kanan Israel.



"Alat itu (detektor logam) akan tetap berada di sana. Pembunuh tidak akan pernah memberitahu kita bagaimana mencari para pembunuh lainnya," ungkap Menteri Pembangunan Daerah Israel Tzachi Hanegbi meniru ucapan sang perdana menteri, seperti dilansir dari Reuters, Senin (24/7).



"Jika mereka (orang Palestina) tidak mau masuk masjid, maka biarlah mereka tidak masuk masjid."



Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Israel segera mencopot detektor logam yang dipasang di Masjid Al-Aqsa. Sebagai ultimatum, Abbas memutus koordinasi keamanan dengan Israel.



"Jika Israel ingin koordinasi keamanan dimulai kembali, mereka harus menarik alat (detektor logam) tersebut," kata Abbas.



Pemasangan alat pemindai logam di gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai respons atas pembunuhan dua polisi Israel. Hal ini memicu amarah warga Palestina dan muslim dunia karena dianggap melanggar hak mereka untuk beribadah.



Akibat hal tersebut, protes merebak dan pertikaian terjadi yang menyebabkan beberapa warga Palestina tewas dan lainnya terluka.



"Mereka harusnya tahu pada akhirnya akan kalah, karena memang sudah tugas kami untuk mempertahankan keamanan di sisi kami di sini dan begitu pula mereka," imbuh Abbas. 

Sumber : Merdeka.com 

Sunday, 23 July 2017

Inilah Pandangan Panglima TNI antara FPI, ULama, dan Negara

 

"Panglima TNI : FPI itu didirikan oleh Ulama, Negara ini Merdeka Berkat Perjuangan para Ulama,Tidak Mungkin FPI Itu Ingin menghancurkan Negaranya sendiri dan Tidak mungkin Fpi Anti Pancasila"

 

Jakarta - Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu juga sering dianggap anarkis dan radikal. Benarkah FPI anti Pancasila? Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya masih mendalami apakah FPI termasuk ormas yang anti terhadap Pancasila.

FPI anarkis itu karna ada sebabnya ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (17/1).
Gatot menjelaskan, TNI mempunyai komitmen akan melakukan perlawanan terhadap para ormas yang anti Pancasila. Hal ini sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam revolusi mentalnya bahwa bagaimana menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila ormas tersebut dibiarkan, dan TNI tidak melakukan perlawanan, maka akan mengancam kedaulatan dan ideologi bangsa. “Kalau ada ormas yang bertentangan, jika dibiarkan tujuan terakhir adalah mengubah Pancasila,” katanya. Oleh karena itu, TNI tidak ingin ada ormas anti Pancasila tumbuh subur di Indonesia.

Karena keberadaannya berpotensi akan mendoktrin pola pikir masyarakat terhadap ideologi yang terkandung dalam Pancasila. “Masyarakat Indonesia pelan-pelan imagenya sudah berubah. Yang tadinya santun, damai dengan adanya radikalisme negara lain mulai mengecam,” tegasnya.

Ormas yang saya maksud adalah ormas yang anti Pancasila bukan FPI, FPI didirikan oleh sejumlah para ulama yang beragama muslim,sekarang kita bersama sama kembali ke memory lampau.
Negara ini merdeka pada tahun 1945, namun sebelum adanya TNI dan POLRI Masyarakat matimatian bersimpah darah demi memperjuangkan negara ini,masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam,berkat perjuangan para ulama beserta santrinya maka Indonesia dapat Merdeka.

sekarang kita kembali ke masa ini, FPI didirikan oleh para ulama yang jelas jelas beragama Islam yang jelas jelas dulu ikut serta dalam perjuangan umtuk kemerdekaan negara ini,apakah FPI itu anti pancasila ? Apakah FPI itu ingin menghancurkan negaranya sendiri ? saya rasa itu tidak mungkin.

Sumber : Indonesia news 

Survei IPI: Prabowo-Shohibul Iman Unggul di Capres-Cawapres Pilihan Umat Islam

 
JAKARTA -- Islamic Politician Index (IPI) Jakarta melakukan gali pendapat tokoh Ormas Islam mengenai calon pemimpin pilihan umat Islam pada Pilpres 2019 mendatang. Gali pendapat tersebut menggunakan metode Indepth Interview atau wawancara mendalam dengan melibatan korespondensi dari kalangan tokoh ormas dari berbagai daerah. 

Berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Direktur Eksekutif and Founder IPI Mohammad Sholeh menyampaikan dari hasil survei gali pendapat yang dilakukannya didapatkan tingkat potensi keterpilihan para pemimpin Islam menurut pilihan sementara para tokoh ormas.

Berikut adalah urut-urutan berbasis ranking Presiden-Wakil Presiden pada pilpres 2019 pilihan umat Islam versi IPI; 
  1. Prabowo Subianto - Shohibul Iman.
  2. Agus Yudhoyono - Muhaimin Iskandar. 
  3. Prabowo Subianto - Anis Baswedan. 
  4. Prabowo Subianto - Hanafi Rais. 
  5. Prabowo Subianto - Habib Rizieq.
  6. Prabowo Subianto - Harry Tanosudibyo. 
  7. Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo.
Menurut Sholeh giat pendapat yang  dilakukan pihaknya secara serentak pada akhir April hingga minggu kedua Mei 2017. Ia menjelaskan giat pendapat tersebut berbasis sejumlah isu utama sebagai bahan wawancara mendalam terhadap para tokoh ormas.

"Sejumlah pertanyaan tersebut diantaranya menyangkut pasangan ideal Presiden-Wapres, politik yang memihak kaum Muslim, langkah dan kebijakan politik Jokowi terhadap Islam. Berikut adalah narasi laporan Informal Leader Opinion," ujar Sholeh dalam keterangan pers-nya di kantor IPI wisma Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.
.
Sholeh mengatakan nama pesiden Joko Widodo hilang dalam  Informal Leader Opinion di Surabaya. Surabaya sebagai salah satu basis NU sekaligus PDIP, kata dia, berpotensi menjadi kantong kekuatan Muhaimin Iskandar dan Agus Yudhoyono.

"Langkah-langkah politik Jokowi dipandang tidak memihak, setengah hati dan tidak banyak menguntungkan umat Islam. Alih-alih menghitung kekuatan Islam, Jokowi justru lebih memilih Tionghoa sebagai afiliasi utama kebijakan dan dukungan. Begitu juga Malang dan Madiun. Eks-karesidenan Madiun adalah basis kuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," paparnya.

Berbeda dengan di Surabaya, lanjut Sholeh, nama Jokowi hadir kokoh dalam Informal Leader Opinion dengan responden tokoh-tokoh NU di Semarang. Di satu sisi, kata dia, Semarang dan umumnya Jawa Tengah adalah basis Utama PDIP. 

"Semarang konsisten menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya 2019-2024. Langkah-langkah politik Jokowi dipandang memihak dan menguntungkan umat Islam (NU). Menurut mereka, era kepemimpinan Jokowi lebih menguntungkan NU secara politik," ujarnya. 
Bahkan, bahkan kata Sholeh, dibanding dengan era Gus dur sekalipun. Secara politik, Jokowi memberi NU/PKB/PPP enam jabatan menteri (Menteri desa, Menteri Sosial, Mentri Agama, Menteri Ristek/Dikti, Menteri Olahraga dan Menteri Tenaga Kerja), jumlah kementerian yang diberikan ke NU era Jokowi lebih banyak dibanding masa Gus Dur," paparnya.

Sementara itu, Responden di Solo adalah tokoh-tokoh Islam yang berbasis di Pesantren Ngruki. Mereka, kata Sholeh,  menyodorkan sejumlah varian calon Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019.  "Sejumlah pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto- Shohibul Iman, Prabowo Subianto- Anis Baswedan, Prabowo Subianto- Hanafi Rais, Prabowo Subianto- Habib Rizieq, Prabowo Subianto- Gatot Nurmantyo," sebutnya.

Sholeh menambahkan responden tokoh ormas di Yogyakarta lebih menghendaki Presiden baru. "Sejumlah nama yang disodorkan sebagai Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019 adalah Prabowo Subianto - Shohibul Iman, Prabowo Subianto - Anis Baswedan, serta Prabowo Subianto - Hanafi Rais," jelasnya.

Lebih lanjut Sholeh mengungkapkan terkait Pilpres 2019, tokoh-tokoh Islam di dua kota Tasikmalaya dan Bandung berikut kota di Jabar lebih menyodorkan pasangan Prabowo Subianto - Shohibul Iman.  "Selebihnya, Prabowo Subianto - Anis Baswedan, Prabowo Subianto - Habib Rizieq, Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo. Tidak ada Jokowi - Ridwan kamil," terangnya.

Sementara itu, Sholeh memaparkan, nama Jokowi hilang dalam Informal Leader Opinion di DKI Jakarta. Menurutnya, Responden pada Informal Leader Opinion di kawasan ini adalah tokoh FPI. "Terkait Pilpres 2019, pasangan-pasangan ini diantaranya Prabowo Subianto - Anis Baswedan, Prabowo Subianto - Habib Rizieq, Prabowo Subianto - Gatot Nurmantyo dianggap ideal menurut mereka," paparnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

PAN: Dulu yang Ngajak Koalisi Pak Jokowi, Sekarang Terserah Pak Jokowi

 
TANGERANG, - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.
Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.
"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Yandri mengatakan, dalam hal UU Pemilu, PAN memiliki tafsir yang subjektif. Perbedaan tafsir ini, menurut dia, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan diterima dengan baik. Lagi pula selama ini, kata Yandri, hanya kali ini PAN tidak sepaham dengan pemerintah.
"Program pemerintah juga kami dukung, enggak kami recokin," ujarnya.

Yandri mengaku, saat ini partainya tetap santai meski dukungannya terhadap pemerintah dipertanyakan. Ia mengatakan tak akan memelas agar dipertahankan di koalisi pemerintah.
"Dulu kan yang ngajak koalisi pak Jokowi, sekarang penilaian atau pun status kami di koalisi ya terserah pak Jokowi, PAN pasif saja, enggak ngotot untuk bertahan, tidak juga akan lobi habis pada PDI-P dan kawan-kawan, kami santai aja," ujarnya.
PAN sebelumnya tidak sejalan dengan koalisi pemerintah saat pengambilan keputusan UU Pemilu.
PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

Sumber :KOMPAS.com 

NasDem Wacanakan Duet Jokowi-Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

 
Jakarta - Beberapa Partai Politik di Negeri ini memang ingin sekali meminang sosok Panglima TNI yang tegas dan pleksibel. Lantaran tidak ingin terdahului, Nasdem yang saat ini sudah mewacanakan akan mengusung pasangan Jokowi-Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Seperti dilansir dari detiknews.com - Setelah UU Pemilu diketok palu, Partai NasDem langsung tancap gas mengatur strategi Pilpres 2019. NasDem mulai mencari sosok kandidat yang kuat untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK sekarang akan segera mengatur strategi untuk memenangkan kembali Pak Jokowi," kata anggota F-NasDem Teuku Taufiqulhadi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (21/7/2017).

NasDem pun mulai melirik-lirik calon wakil presiden pendamping Jokowi untuk pilpres mendatang. NasDem meyakini Wapres Jusuf Kalla tak akan bersedia maju lagi dalam pilpres mendatang sehingga mulai mewacanakan kandidat alternatif.

"Yang kami duga Pak JK Tidak bersedia lagi ikut untuk periode mendatang. Kami sedang memikirkan pendamping yang kuat seperti Pak JK," kata Taufiqulhadi.

Lalu, siapa kandidat yang dianggap layak menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 di mata NasDem? Yang dipandang mulai muncul dan mumpuni adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang akan pensiun pada Maret 2018.

"Sejauh ini, di mata kami, yang cukup baik adalah Pak Gatot Nurmantyo, yang menjabat sebagai Panglima TNI sekarang," ucapnya.

Bagaimana jika Jokowi - Gatot dipasangkan ?ini Kata Pengamat

 
JAKARTA - Setelah UU Pemilu diketok palu, Partai NasDem mewacanakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang akan pensiun pada Maret 2018 akan mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Duet Jokowi-Gatot ini memang bila disatukan akan jadi salah satu pasangan terkuat.
Demikian menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Jumat (21/7/2017).
"Gambaran penggabungan pasangan ini sudah terlihat sejak tidak adanya larangan dari Jokowi terhadap manuver yang dilakukan oleh Gatot selama ini," ujar Hendri Satrio.
Hanya saja, imbuhnya, masih ada kemungkinan pasangan ini tidak terjadi, yaitu bila Gatot menginginkan maju untuk bersaing menghadapi Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
Namun dalam kacamata Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini, untuk Pilpres 2019, Jokowi memiliki banyak calon kandidat untuk mendampinginya.
Selain Jusuf Kalla (JK), menurutnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Kepala Bappenas dan ahli ekonomi Bambang Brodjonegoro atau Rizal Ramli.
"Pun tokoh Islam seperti Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi, atau Ketua MPR, Zulkifli Hasan sangat layak mendampingi Jokowi di 2019 kelak," jelasnya.
Sebelumnya, Politikus NasDem, Teuku Taufiqulhadi mewacanakan kandidat alternatif buat Jokowi di Pilpres 2019.
"Yang kami duga Pak JK Tidak bersedia lagi ikut untuk periode mendatang. Kami sedang memikirkan pendamping yang kuat seperti Pak JK," kata Taufiqulhadi, di Gedung DPR, Jumat (21/7/2017).
Lalu, siapa kandidat yang dianggap layak menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 di mata NasDem? Yang dipandang mulai muncul dan mumpuni adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang akan pensiun pada Maret 2018.
"Sejauh ini, di mata kami, yang cukup baik adalah Pak Gatot Nurmantyo, yang menjabat sebagai Panglima TNI sekarang," katanya. (*)

Prabowo-Gatot Pasangan Ideal Pimpin Indonesia

 
Jakarta - Belakangan ini nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut tepat untuk disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Keduanya dinilai mampu menandingi Joko Widodo (Jokowi) jika kembali mencalonkan diri. Banyak pihak berharap agar Prabowo - Gatot benar-benar maju untuk merubah Indonesia menjadi semakin baik.

"Jika pertimbangannya memperkuat kembali pemerintah yang efektif, stabil dan nasionalisme ekonomi dan politik, maka Prabowo dan Gatot Nurmantyo adalah pilihan terbaik saat ini," kata peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (18/6/2017).
Menurutnya, antara Prabowo dan Gatot memiliki prestasi terbaik di Indonesia. Tidak heran keduanya lolos dari seleksi kepempimpinan TNI yang merupakan organisasi paling solid, modern, dan paling nasionaslis di Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga memiliki karakter yang heroik meledak-ledak seperti Soekarno. Sementara Gatot adalah sosok yang cenderung tenang dan ilmiah seperti Mohamat Hatta, yang juga proklamator. "Keduanya bisa saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki masing-masing," jelasnya.

Terkait Prabowo dan Gatot dari Jawa sehingga dipastikan bakal mendapatkan penolakan, Aminudin menegaskan, semua harusnya faham untuk tidak menolak orang alasan primordial. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan landasan kebangsaan atau nation state. Sehingga ukuran orang untuk diterima atau tidak adalah prestasi.

"Tapi saya yakin Jenderal Gatot adalah seorang Jenderal yang taat azas yang loyal pada pemerintah yang sah sehingga dia saat ini akan fokus selesaikan amanah sebagai Panglima TNI seperti yang sering katakannya," jelasnya.

Lebih lanjut Aminudin mengatakan, para petinggi militer TNI saat ini hampir semuanya lulusan lembaga-lembaga pendidikan seperti AMN AKABRI yang selalu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan ketaatan pada konsitusi. Sehingga dimana alasannya jika keduanya terpilih akan bersikap otoriter. Contohnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walaupun berlatar belakang militer tapi tak ada penangkapan sejumlah posisi.

"Orang beroposisi seperti Sri Bintang Pamungkas, Rahmawati, dan sebagainya "diculik" oleh aparat justru di era Jokowi yang sipil," jelasnya.

Calon Kuat

Sementara itu Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Gatot Nurmantyo merupakan calon alternatif capres kuat yang bisa diusung dalam Pilpres 2019. Ada tiga hal yang harus dipenuhi Gatot sebelum menjadi calon yang diperhitungkan. Pertama, Gatot harus memiliki partai pengusung untuk maju.

Kedua, harus ada modal finansial yang menjadi amunisi dalam bertarung. Ketiga, (citra) prestasi dia selama menjabat. Jika tiga hal itu terpenuhi, maka Gatot bisa menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Apalagi jika Gatot dipasangkan dengan Prabowo Subianto yang sudah digadang-gadangkan para netizen. Pasangan luar biasa yang bikin panik pasangan lawan, terlebih lagi partai PDIP yang mulai rontok setelah jagoannya bertumbangan di Pilkada.

"Saya kira Gatot bisa diperhitungkan. Saya kira bisa menjadi lawan tanding yang seimbang sebagai sang penantang Jokowi," pungkasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Point' Indonesia (PI) Karel Susetyo justru mempertanyakan apa alasan  Prabowo - Gatot adalah pasangan ideal. Karena keduanya sama-sama dari Jawa dan militer. Selain itu keduanya juga sama-sama mengandalkan pemilih Islam yang berkarakter keras. Sehingga ceruk pasar pemilihnya ada pada segmen yang sama.

"Keduanya belum bisa dijadikan lawan kuat bagi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang," ujar Karel.

Karel menutupkan, bukti Prabowo - Gatot bukan pasangan ideal bisa dilihat dari trend survei beberapa lembaga yang juga belum ada penilaian keduanya. Oleh karena itu Prabowo - Gatot harus bekerja terus untuk meningkatkan elektabilitasnya. Khusus untuk Gatot,  sebaiknya jika mau maju maka harus mundur dari jabatannya sebagai Panglima TNI.
Sumber : harianterbit.com
Subscribe to Newsletter

Popular Posts

© Copyright 2015 TOKO MURAH. Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.