JAKARTA - Partai Golkar memastikan tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) usai rapat bersama Dewan Pakar untuk membahas penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Otomatis, posisi Ketua Umum Golkar akan tetap dijabat oleh Novanto.
"Kami memahami dan menerima sepenuhnya hal-hal itu dengan baik dan langkah-langkah yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017).
Adapun salah satu dari tujuh poin hasil pleno DPP Golkar menyatakan bahwa DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan Munaslub. Menurut Agung, adanya permintaan Munaslub dilakukan atas nama pribadi dan bukan organisasi dari partai berlambang pohon beringin.
Siap Beri Bantuan Hukum, Dewan Pakar Golkar Dorong Setya Novanto Ajukan Praperadilan
"Itu atas nama pribadi saja. (Partai Golkar) enggak ada Munaslub," ujarnya.
Sementara itu, Agung meminta agar Setya Novanto kooperatif dalam setiap proses hukum yang tengah menjeratnya. Selain itu, ia mengingatkan agar Golkar harus mencalonkan kadernya berdasarkan hasil survei dan bukan karena politik uang di Pilkada Serentak 2018.
"Artinya, tidak mengingkari dan tidak melanggar hukum. Kerja-kerja partai kemarin mempunyai peralatan pemilu. Ini berarti kerja-kerja partai dan kerja legislatif," tukasnya.
Sumber: okezone.com
"Kami memahami dan menerima sepenuhnya hal-hal itu dengan baik dan langkah-langkah yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017).
Adapun salah satu dari tujuh poin hasil pleno DPP Golkar menyatakan bahwa DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan Munaslub. Menurut Agung, adanya permintaan Munaslub dilakukan atas nama pribadi dan bukan organisasi dari partai berlambang pohon beringin.
Siap Beri Bantuan Hukum, Dewan Pakar Golkar Dorong Setya Novanto Ajukan Praperadilan
"Itu atas nama pribadi saja. (Partai Golkar) enggak ada Munaslub," ujarnya.
Sementara itu, Agung meminta agar Setya Novanto kooperatif dalam setiap proses hukum yang tengah menjeratnya. Selain itu, ia mengingatkan agar Golkar harus mencalonkan kadernya berdasarkan hasil survei dan bukan karena politik uang di Pilkada Serentak 2018.
"Artinya, tidak mengingkari dan tidak melanggar hukum. Kerja-kerja partai kemarin mempunyai peralatan pemilu. Ini berarti kerja-kerja partai dan kerja legislatif," tukasnya.
Sumber: okezone.com
No comments:
Write comments