Sebut Jokowi dan PDIP seperti PKI, Waketum Gerindra Akan Dituntut

Sebut Jokowi dan PDIP seperti PKI, Waketum Gerindra Akan Dituntut

Politik Unknown   August 02, 2017

Klikdulu - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), ternyata berbuntut panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyantomengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.

"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.

"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.

Hasto mengklaim, PDIP selama ini berpolitik berdasarkan Pancasila bukan ideologi lain. Karenanya, ia tidak terima kalau PDIP disamakan dengan PKI.

"Itu pernyataan yang sangat berlebihan‎. Kami partai yang berlandaskan Pancasila. Dalam sebuah nafas perjuangan ini, dari rekam jejaknya kami kokoh berdiri, berpolitik di atasdasar Pancasila. Karena itu yang menuduh sembarangan, kami bersikap," tandas dia.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Arief menilai usulan Jokowi dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi ‎rakyat.

"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arie,  Senin (31/7).

Sumber: Suara.com 

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

Politik Unknown   July 31, 2017

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dapat diujimaterikan bila dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Kalau memang ada pasal-pasal dalam Perppu yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materi," kata Hidayat Nur Wahid, Senin (31/7).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ada sejumlah pasal yang ditengarai berpotensi dinilai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dia juga mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK bila merasa ada perundangan yang bertentangan dengan UUD.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang turut mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017. "Kami mendorong kepada daerah untuk menerbitkan instrumen di sana berupa peraturan kepala daerah. Walaupun secara nasional peraturan soal ormas sudah ada," kata Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad di Jakarta, Jumat (21/7).

Menurut La Ode Ahmad, instrumen hukum di tingkat daerah kelak diharapkan dapat mengatur langkah-langkah preventif terkait kegiatan ormas, sehingga ideologi anti-Pancasila dan anti-NKRI dapat diredam mulai dari daerah.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan organisasi kemasyarakatan tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

"Kita harapkan ormas-ormas yang baik-baik tidak khawatir atau takut," katanya di Jakarta, Jumat (21/7).

Sebaliknya, ujar Prasetyo, kalau ada ormas yang menyimpan agenda tersendiri yang bertentangan dengan Pancasila atau mendegradasi NKRI, tentunya harus dilakukan penindakan yang sama.

Sumber  REPUBLIKA.CO.ID

Gerindra: Calon Presiden 2019 Harus Banyak

Gerindra: Calon Presiden 2019 Harus Banyak

Politik Unknown   July 24, 2017

 

JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus banyak. Dia berharap, menjelang momen Pilpres, mulai bermunculan tokoh-tokoh untuk maju sebagai kandidat pada Pilpres 2019.

"Masak Jokowi dan Prabowo lagi, apa yang lain enggak punya kesempatan. Ini kan jadi pertanyaan. Harus ada kesempatan untuk putra-putri bangsa yang lain. Namanya juga bangun demokrasi, masak pilihannya sedikit, masyarakat kan pengen banyak pilihan," kata dia kepada Republika, Senin (24/7).

Karena itu, aturan soal ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen, atau presidential threshold (PT), yang tercantum dalam UU Pemilu yang baru, memang perlu digugat ke Mahkamah Konstitusi. UU Pemilu tersebut baru disahkan pada 21 Juli kemarin.

Riza pun mengatakan parpolnya mendukung berbagai pihak yang hendak menggugat UU Pemilu Ke MK untuk diujimateri. "Kita dukung, kita support, dan tentu berharap agar gugatan dari tokoh masyarakat, para ahli, pengamat, dan dari pihak yang berbadan hukum, itu terkabul. Kita berharap hakim MK diberikan kekuatan, jujur, dan berani melawan kezaliman," ujar dia.

Jika tidak ada gugatan, menurut Riza, maka kemungkinan akan membuat bursa calon presiden pada 2019 mendatang sepi. Dampak dari kondisi tersebut, diakui dia, menguntungkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang posisinya berpeluang besar menjadi calon pejawat lalu terpilih kembali. "Ya itu (menguntungkan Jokowi) dimungkinkan karena enggak banyak calon," ungkap dia.

Menurut Riza, jika ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan, tentu akan menguatkan parpol dalam mempersiapkan kadernya menghadapi Pilpres 2019. "Itu kan jadi bagian penguatan partai politik. Supaya parpol siapkan kadernya, membenahi internalnya, manajemennya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID,

'Dunia Arab terlalu sibuk saling berperang, Al-Aqsa terabaikan'

'Dunia Arab terlalu sibuk saling berperang, Al-Aqsa terabaikan'

Politik Unknown   July 24, 2017

Jakarta - Imam Besar Masjid Al-Aqsa Ikrima Sabri dalam khutbah Jumatnya pekan lalu mengatakan Israel memasang alat pemindai logam di gerbang masuk Masjid Al-Aqsa adalah sebagai ujian bagi Dunia Arab.

"Ini bukan ujian buat kita sebagai warga Yerusalem, ini jelas ujian bagi negara-negara Arab yang secara diplomatik lemah karena saling berperang satu sama lain," kata dia, seperti dilansir laman Middle East Monitor, Sabtu (22/7).

Dua pekan lalu Sabri ditembak dengan dua peluru karet oleh pasukan keamanan Israel setelah dia memprotes tindakan Negeri Bintang Daud yang menutup Masjid Al-Aqsa dan memasang alat pemindai logam.

Yayasan Bulan Sabit Palestina menuturkan Sabri baru saja selesai memimpin salat Isya berjemaah ketika sepasukan polisi Israel memaksa mereka segera bubar dengan kekerasan. Sejumlah warga luka serius dalam peristiwa itu.

Pria 78 tahun itu menyatakan, Al-Aqsa kini menjadi terabaikan lantaran negara-negara Arab terlalu sibuk saling berperang. Pernyataan Sabri itu sejatinya sekaligus menyoroti konflik di Dunia Arab yang tak kunjung usai, dari mulai Libya, Mesir, Irak, Suriah, Yaman, sehingga perhatian terhadap warisan dunia Islam sekaligus masjid suci ketiga muslim sedunia yakni Masjid Al-Aqsa menjadi terabaikan.

Otoritas Islam di Yerusalem Jumat kemarin menyerukan agar semua masjid ditutup dan seluruh jemaah menggelar salat Jumat di dalam masjid Al-Aqsa. Namun polisi Israel yang berkekuatan lima batalion mencegah warga Palestina masuk hingga menyebabkan bentrok. Sejauh ini sudah lima warga Palestina tewas sejak meletusnya kerusuhan ini.

Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengecam perlakuan Israel ini. 

"Masjid Al-Aqsa merupakan garis merah dan tidak mungkin untuk tetap diam dalam menghadapi serangan terhadap Al-Aqsa," kata Hamas dan Jihad Islam dalam pernyataan tertulis mereka, seperti dilansir dari Israel National News, Selasa (18/7).

Kedua organisasi ini meminta masyarakat Palestina melawan dan membela Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menyerukan warga Palestina melakukan Intifada alias bentuk perlawanan sengit serentak bergelombang warga Palestina terhadap Israel.

"Demonstrasi massa harus dilakukan di seluruh tanah air dan warga Palestina di luar negeri harus mengekspresikan perlawanan terhadap agresi Zionis. Kalian (warga Palestina) harus menegaskan kembali komitmen untuk mendukung Masjid Al-Aqsa," imbuh kelompok ini.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz turut angkat bicara dalam masalah ini. Dia dilaporkan meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mendesak Israel supaya mau membuka kembali Masjid Al Aqsa di Yerusalem, Palestina.

Memburuknya situasi di MAsjid Al-Aqsa membuat masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera bersidang untuk mengatasi masalah itu.

Selain Indonesia, ada tiga negara lain yang minta DK PBB bertindak untuk mengatasi kisruh di Yerusalem, mereka adalah Swedia, Prancis dan Mesir.

"Pertemuan (DK PBB) akan sangat penting untuk mencari cara bagaimana menurunkan eskalasi di Yerusalem," tutur koordinator urusan politik Swedia, Carl Skau, seperti dilansir dari AFP, Minggu (23/7).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyerukan hal serupa.

"Indonesia meminta kepada Sekjen PBB, agar Dewan Keamanan segera melakukan sidang membahas krisis yang ada di kompleks Masjid Al Aqsa," tutur Jokowi saat berada di Yogyakarta Sabtu kemarin. 

Sumber: Merdeka.com

Dikecam, diancam dan diultimatum tidak membuat Israel bergeming

Dikecam, diancam dan diultimatum tidak membuat Israel bergeming

Politik Unknown   July 24, 2017

Jakarta- Dikecam, diancam dan diultimatum tidak membuat Israel bergeming. Mereka tetap pada pendirian untuk mempertahankan alat detektor logam di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Meskipun telah terjadi pertumpahan darah yang menewaskan beberapa orang, Israel tetap menolak mencabut detektor logam tersebut. 

Palestina sudah mengultimatum Israel lantaran lima warganya tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Negeri Bintang Daud tersebut, Jumat pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warganya untuk waspada dengan situasi ini.

Menurut dia, Israel jangan terlihat menyerah dengan tekanan dari Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam pertemuan tertutup dengan kabinet pemerintah sayap kanan Israel.

"Alat itu (detektor logam) akan tetap berada di sana. Pembunuh tidak akan pernah memberitahu kita bagaimana mencari para pembunuh lainnya," ungkap Menteri Pembangunan Daerah Israel Tzachi Hanegbi meniru ucapan sang perdana menteri, seperti dilansir dari Reuters, Senin (24/7).

"Jika mereka (orang Palestina) tidak mau masuk masjid, maka biarlah mereka tidak masuk masjid."

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Israel segera mencopot detektor logam yang dipasang di Masjid Al-Aqsa. Sebagai ultimatum, Abbas memutus koordinasi keamanan dengan Israel.

"Jika Israel ingin koordinasi keamanan dimulai kembali, mereka harus menarik alat (detektor logam) tersebut," kata Abbas.

Pemasangan alat pemindai logam di gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai respons atas pembunuhan dua polisi Israel. Hal ini memicu amarah warga Palestina dan muslim dunia karena dianggap melanggar hak mereka untuk beribadah.

Akibat hal tersebut, protes merebak dan pertikaian terjadi yang menyebabkan beberapa warga Palestina tewas dan lainnya terluka.

"Mereka harusnya tahu pada akhirnya akan kalah, karena memang sudah tugas kami untuk mempertahankan keamanan di sisi kami di sini dan begitu pula mereka," imbuh Abbas. 

Sumber : Merdeka.com 

Inilah Pandangan Panglima TNI antara FPI, ULama, dan Negara

Inilah Pandangan Panglima TNI antara FPI, ULama, dan Negara

Politik Unknown   July 23, 2017

"Panglima TNI : FPI itu didirikan oleh Ulama, Negara ini Merdeka Berkat Perjuangan para Ulama,Tidak Mungkin FPI Itu Ingin menghancurkan Negaranya sendiri dan Tidak mungkin Fpi Anti Pancasila"

 

Jakarta - Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu juga sering dianggap anarkis dan radikal. Benarkah FPI anti Pancasila? Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya masih mendalami apakah FPI termasuk ormas yang anti terhadap Pancasila.

FPI anarkis itu karna ada sebabnya ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (17/1).
Gatot menjelaskan, TNI mempunyai komitmen akan melakukan perlawanan terhadap para ormas yang anti Pancasila. Hal ini sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam revolusi mentalnya bahwa bagaimana menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila ormas tersebut dibiarkan, dan TNI tidak melakukan perlawanan, maka akan mengancam kedaulatan dan ideologi bangsa. “Kalau ada ormas yang bertentangan, jika dibiarkan tujuan terakhir adalah mengubah Pancasila,” katanya. Oleh karena itu, TNI tidak ingin ada ormas anti Pancasila tumbuh subur di Indonesia.

Karena keberadaannya berpotensi akan mendoktrin pola pikir masyarakat terhadap ideologi yang terkandung dalam Pancasila. “Masyarakat Indonesia pelan-pelan imagenya sudah berubah. Yang tadinya santun, damai dengan adanya radikalisme negara lain mulai mengecam,” tegasnya.

Ormas yang saya maksud adalah ormas yang anti Pancasila bukan FPI, FPI didirikan oleh sejumlah para ulama yang beragama muslim,sekarang kita bersama sama kembali ke memory lampau.
Negara ini merdeka pada tahun 1945, namun sebelum adanya TNI dan POLRI Masyarakat matimatian bersimpah darah demi memperjuangkan negara ini,masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam,berkat perjuangan para ulama beserta santrinya maka Indonesia dapat Merdeka.

sekarang kita kembali ke masa ini, FPI didirikan oleh para ulama yang jelas jelas beragama Islam yang jelas jelas dulu ikut serta dalam perjuangan umtuk kemerdekaan negara ini,apakah FPI itu anti pancasila ? Apakah FPI itu ingin menghancurkan negaranya sendiri ? saya rasa itu tidak mungkin.

Sumber : Indonesia news